Poin Utama Berita
- PT CPK menegaskan pembangunan RSUD Poso senilai sekitar Rp265 miliar berjalan sesuai kontrak.
- Masa pelaksanaan proyek ditetapkan 480 hari kalender setelah penandatanganan kontrak.
- PT CPK meminta publik memahami dokumen dan regulasi kontrak sebelum menilai pelaksanaan proyek.
- Humas PT CPK, Yudo, mempertanyakan narasi adanya kekhawatiran masyarakat Poso terhadap proyek dan perusahaan.
- PT CPK berharap polemik tidak mengganggu pembangunan RSUD Poso yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat.
Poso, Caralain.id – PT CPK menegaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso senilai sekitar Rp265 miliar akan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak, termasuk masa pelaksanaan selama 480 hari kalender.
Humas PT CPK, Yudo, meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Ia mengatakan, masa pelaksanaan pekerjaan baru diperhitungkan setelah penandatanganan kontrak.
Hal itu disampaikan Yudo di hadapan sejumlah awak media di Palu, Sabtu (5/9/2026).
“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 480 hari kalender dan itu berlaku setelah penandatanganan kontrak,” ujar Yudo.
Yudo meminta pihak-pihak yang mengangkat isu terkait proyek pembangunan RSUD Poso terlebih dahulu memahami mekanisme dan regulasi dalam kontrak pekerjaan konstruksi.
Menurutnya, status suatu proyek tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tanggal atau kondisi tertentu tanpa melihat keseluruhan dokumen kontrak, termasuk tanggal mulai pelaksanaan, masa pekerjaan, tahapan pembangunan serta ketentuan lainnya.
“Kalau mau mengangkat berita, sebaiknya pahami dulu regulasi kontraknya. Jangan sampai ada informasi yang disampaikan kepada publik tetapi konteks kontraknya tidak dipahami secara utuh,” kata Yudo.
Ia menilai pemahaman terhadap keseluruhan kontrak penting agar informasi mengenai pembangunan RSUD Poso tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Selain soal masa pelaksanaan proyek, Yudo juga mempertanyakan narasi yang menyebut adanya kekhawatiran masyarakat Poso terhadap pembangunan RSUD Poso maupun PT CPK sebagai pelaksana.
Ia meminta pihak yang menyampaikan narasi tersebut menjelaskan secara konkret siapa masyarakat yang dimaksud dan dari mana sumber pernyataan tersebut.
“Masyarakat Poso yang mana yang menyampaikan kekhawatiran itu? Saya setiap saat bersama masyarakat Poso. Tetapi kami tidak pernah mendengar masyarakat Poso menyampaikan kekhawatiran terhadap pembangunan RSUD Poso maupun terhadap PT CPK,” tegasnya.
Menurut Yudo, informasi yang diterima pihaknya justru menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan rumah sakit tersebut. Pembangunan RSUD Poso dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Yang kami lihat dan dengar justru masyarakat mendukung pembangunan RSUD Poso. Ini pembangunan untuk kepentingan masyarakat Poso,” ujarnya.
Yudo menegaskan PT CPK tidak bermaksud berpolemik dengan pihak mana pun. Namun, klarifikasi perlu disampaikan ketika muncul narasi yang seolah-olah masyarakat Poso secara umum mengkhawatirkan pembangunan RSUD maupun keberadaan perusahaan sebagai pelaksana proyek.
Menurutnya, apabila terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keberatan, hal tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka agar dapat diverifikasi.
“Kalau memang ada masyarakat yang keberatan, silakan disampaikan secara terbuka. Siapa yang menyampaikan, apa keberatannya, dan apa dasarnya. Jangan menggunakan istilah masyarakat Poso secara umum kalau tidak jelas siapa yang dimaksud,” katanya.
Yudo mengatakan PT CPK terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik selama proses pembangunan RSUD Poso berlangsung. Menurutnya, pengawasan masyarakat justru diperlukan agar pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami terbuka untuk diawasi. Mari kita kawal bersama pembangunan RSUD Poso. Tetapi pengawasan harus berdasarkan fakta, dokumen dan regulasi,” ujarnya.
Ia berharap polemik yang berkembang tidak mengganggu tujuan utama pembangunan RSUD Poso sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Yang paling penting bagi kami adalah pembangunan ini berjalan dengan baik dan masyarakat Poso mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan,” pungkas Yudo.
