Poin Utama
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid meresmikan Groundsill Karaupa sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur untuk masyarakat.
- Anwar menegaskan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas dalam setiap pembangunan dan investasi di Sulawesi Tengah.
- Pemerintah daerah memastikan pembangunan tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Groundsill Karaupa diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.
- Anwar menekankan pembangunan harus berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Anwar mengatakan persoalan Bendungan Karuapa bukan hal baru, terutama terkait pendangkalan yang dapat mengganggu fungsi bendungan. Ia menegaskan persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya kepentingan masyarakat.
“Saya tidak melihat soal kewenangan waktu itu. Saya melihat ini buat rakyat. Jadi kewenangan bukan masalah,” tegas Anwar.
Menurutnya, sekitar setahun lalu dirinya juga menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas bendungan karena berpotensi mengganggu pengairan masyarakat. Setelah dilakukan pembahasan dengan pihak perusahaan, disepakati pengambilan air dilakukan dari bagian bawah agar kebutuhan industri tetap terpenuhi tanpa mengganggu sumber air masyarakat.
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” ujarnya.
Anwar menegaskan dirinya memilih menunggu hingga kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan mulai dipenuhi. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya air harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung investasi.
“Saya satu tahun ini menunggu. Lama saya menunggu. Karena saya ingin pengambilan air di sini bermanfaat buat masyarakat kita dan tidak mengganggu terutama pengairan,” tegasnya.
Ia juga meminta penguatan struktur Bendungan Karuapa yang telah berusia sekitar 25 tahun melalui pembangunan groundsill untuk memperkuat bagian bawah bendungan dan mengantisipasi potensi kerusakan akibat tekanan air. Selain itu, jalan inspeksi diminta diperbaiki agar dapat dimanfaatkan petani.
Terkait pipanisasi, Anwar meminta setiap lahan masyarakat yang dilalui jaringan pipa terlebih dahulu diberikan kompensasi.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” kata Anwar.
Ia juga menegaskan pemanfaatan sumber daya air harus dilakukan secara adil dan tidak seluruhnya diberikan kepada perusahaan.
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Anwar turut meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Bumi Raya dan Witaponda, termasuk memberikan pelatihan bagi warga yang belum memiliki keterampilan.
Di hadapan masyarakat dan pihak perusahaan, Anwar menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dalam pengelolaan investasi di daerah.
“Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat ikut mengawal seluruh kesepakatan yang telah dibuat dan membentuk tim kecil untuk melaporkan langsung kepadanya apabila masih terdapat komitmen perusahaan yang belum dipenuhi.
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan selama pengembangan kawasan serta menegaskan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama daerah, membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal dan memperhatikan lingkungan.
Peresmian tersebut menegaskan pesan Anwar bahwa investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap sumber air, lahan, pertanian, akses masyarakat dan kesempatan kerja warga.
