Palu, Caralain.id – Proyek pembangunan pengendali banjir Sungai Vatutela Kota Palu menghadapi kendala di tengah pelaksanaannya. Proyek strategis yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu, terpantau belum berjalan maksimal akibat persoalan ketersediaan material batu boulder atau yang dikenal sebagai batu gajah.
Proyek yang menggunakan anggaran APBN Tahun 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.163.660.701,00 tersebut dikerjakan oleh PT Datu Karsa Trimulti dengan konsultan pengawas PT Total Prakasa Utama. Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 150 hari kalender.
Namun, pantauan di lokasi pekerjaan menunjukkan aktivitas konstruksi terhenti sementara. Informasi yang diperoleh dari salah seorang pekerja menyebutkan bahwa penghentian pekerjaan terjadi karena material utama berupa batu boulder belum tersedia.
”Sementara pekerjaan belum jalan pak, karena tidak ada materialnya,” ujar seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dicantumkan.
Ketika ditanyakan mengenai sumber pasokan batu boulder untuk proyek tersebut, pekerja itu menyebut material selama ini didatangkan dari wilayah Kabupaten Donggala.
”Sepengetahuan saya dari Donggala pak, cuma jelasnya saya tidak tahu titiknya. Makanya berhenti dulu karena ada info agak susah dapat batu gajah sekarang,” ungkapnya.
Material Vital Pengendali Banjir
Batu boulder menjadi salah satu material penting dalam pembangunan infrastruktur pengendali sungai karena berfungsi memperkuat perlindungan tebing, mengurangi gerusan air, serta menjaga kestabilan alur sungai saat terjadi peningkatan debit.
Di wilayah Palu dan Sulawesi Tengah, material tersebut umumnya berasal dari kawasan pertambangan batuan atau kuari galian C, termasuk sejumlah wilayah seperti Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala dan kawasan Watusampu.
Di tengah terhambatnya pasokan material, berkembang informasi di masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas penambangan batu boulder dari lokasi tertentu yang disebut belum memiliki izin. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan daerah karena dapat mengurangi potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan Terhadap Perencanaan Proyek
Persoalan terhentinya pekerjaan ini menambah perhatian publik terhadap proyek pengendali banjir Sungai Vatutela. Sebelumnya, BWS Sulawesi III Palu pada tahun 2025 telah menyelesaikan Tahap I penanganan Sungai Vatutela di kawasan Huntap Tondo 2.
Pekerjaan tahap sebelumnya berfokus pada pengendalian sedimen dan stabilisasi dasar sungai melalui pembangunan 3 unit Consolidation Dam serta revetment sepanjang 2,3 kilometer.
Melalui laman resminya pekan lalu, BWS Sulawesi III Palu menjelaskan bahwa penanganan sungai dilakukan secara bertahap karena kondisi sungai yang terus mengalami perubahan. Pada tahun 2026, pekerjaan lanjutan diarahkan untuk memperkuat perlindungan tebing sungai melalui pembangunan revetment batu boulder dan pemasangan struktur girder.
Meski begitu, adanya pekerjaan lanjutan dengan fungsi yang dinilai serupa memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak mengenai efektivitas perencanaan sebelumnya.
Senior Geotechnical Engineer Universitas Tadulako, Dr. Ir. Sukiman Nurdin, menilai evaluasi teknis perlu dilakukan secara mendalam apabila terdapat indikasi pekerjaan yang berulang pada lokasi yang sama.
”Seharusnya kalau analisis teknis dan studi awal sudah komprehensif, tidak terjadi pengulangan pekerjaan seperti ini. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak tepat dalam perencanaan awal,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dirancang berdasarkan kajian menyeluruh terhadap karakteristik daerah aliran sungai (DAS), kondisi hidrologi, serta potensi perubahan alur sungai.
”Perencanaan harus tepat. Kalau salah dari awal, saat banjir datang bisa berbahaya,” katanya.
Ia juga membedakan antara pekerjaan peningkatan struktur dan pembangunan ulang. Menurutnya, pekerjaan peningkatan masih dapat dibenarkan apabila bertujuan memperkuat konstruksi yang sudah ada. Namun apabila terjadi pembongkaran dan pembangunan kembali dengan fungsi serupa, maka perlu dievaluasi.
”Kalau peningkatan itu masih wajar karena ada penguatan struktur. Tapi kalau misalnya benar ada yang dibongkar atau dibuat ulang dengan proyek baru, itu bisa berarti perencanaan awal tidak tepat,” jelasnya.
Warga Pertanyakan Pekerjaan Berulang
Sejumlah warga Kelurahan Tondo juga mempertanyakan pola pekerjaan pengendali banjir di Sungai Vatutela yang dinilai berulang pada titik tertentu.
Salah seorang warga, Rusli, mengaku melihat adanya perubahan konstruksi pada sisi barat jembatan Sungai Vatutela.
Menurutnya, sebelum proyek yang dikerjakan PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS), lokasi tersebut pernah memiliki konstruksi bronjong sebagai pengaman tebing sungai. Namun, struktur tersebut kemudian dibongkar saat pekerjaan baru berlangsung.
”Masyarakat di sini juga tahu,di bawah jembatan sebelah kanan dulu itu itu pernah ada proyek bronjong. Tapi kenapa justru hilang dan di timbun begini, atau memang sudah ada penghapusan asset?. Ini sebenarnya proyek apa?” ujar Rusli.
Transparansi dan Evaluasi Jadi Sorotan
Sejumlah pengamat kebencanaan juga menilai pembangunan pengendali banjir merupakan kebutuhan penting bagi Kota Palu dan wilayah sekitarnya, mengingat pengalaman bencana hidrometeorologi sebelumnya.
Namun, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan juga dari ketepatan perencanaan, kualitas konstruksi, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Mereka mendorong adanya:
- Audit teknis independen terhadap struktur yang mengalami persoalan;
- Penguatan perencanaan berbasis daerah aliran sungai (DAS);
- Keterbukaan informasi terkait desain, progres, dan evaluasi proyek kepada publik.
Dengan anggaran negara yang cukup besar, masyarakat berharap proyek pengendalian banjir tidak hanya menjadi pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi warga yang berada di kawasan rawan banjir.
