Sigi, Caralain.id — Permasalahan air bersih di Hunian Tetap (Huntap) Desa Bangga, Kabupaten Sigi, kian memprihatinkan. Hingga saat ini, Blok D dan E masih belum mendapatkan layanan air bersih yang layak, sehingga warga terus bergantung pada distribusi air darurat dari BPBD Sigi.
Kepala BPBD Sigi, Henri Kusuma Rombe, S.T., M.T., menjelaskan bahwa selama ini warga di kedua blok tersebut mengandalkan sumber air dari intake di bagian atas kawasan. Namun, kondisi sumber air itu kini tidak lagi dapat diandalkan.
“Blok D dan E selama ini mengambil air dari intake di atas, yang sekarang kering dan kalau hujan lebat keruh,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga kesulitan bertahan di huntap. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, BPBD masih melakukan suplai air bersih dengan dukungan anggaran pemerintah daerah. Meski demikian, distribusi ini bersifat sementara dan belum ada kepastian hingga kapan akan terus dilakukan.
Henri juga menyinggung adanya anggaran di sektor pekerjaan umum yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk penanganan permanen layanan air bersih di kawasan tersebut. Ia menegaskan, untuk kondisi darurat, pihaknya masih memiliki dukungan anggaran melalui pos belanja tidak terduga.
“Kalau kondisi darurat bencana alhamdulillah selalu tersedia. Pimpinan bagaimana pun pasti menyediakan sesuai anggaran yang kami minta,” katanya.
Dalam pembahasan LKPJ di DPRD Sigi, persoalan ini mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Ketua Komisi III DPRD Sigi, Herman Latabe, menekankan pentingnya menghasilkan rekomendasi konkret dalam pembahasan panitia khusus (pansus).
“Tahun kemarin tidak ada rekomendasi. Maka saya berharap di pansus ini harus ada rekomendasi kepada BPBD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Sigi, Dinie Dewi Mariaty, memastikan persoalan air bersih di Huntap Bangga akan menjadi catatan penting dalam pembahasan LKPJ tahun ini.
“Kenapa tidak dieksekusi segera? Karena Blok C dan D menurut saya belum ada solusinya,” katanya.
Ia juga meminta dukungan DPRD agar penanganan krisis air bersih dapat segera dipercepat demi menjamin kelangsungan hidup warga huntap.
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Pansus II DPRD Sigi, Dahyar Redpajori, turut mempertanyakan kesiapan anggaran kebencanaan tahun 2026, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Hingga kini, warga di Blok D dan E masih harus bertahan dengan kondisi serba terbatas, sembari menunggu kepastian solusi permanen yang diharapkan segera direalisasikan pemerintah.
