Poin Utama Berita
- Pemprov Sulteng atasi antrean solar truk kontainer.
- QR Code diperiksa sebelum truk sampai nozzle.
- Pertamina siapkan petugas khusus di SPBU.
- Pemprov minta diskresi BPH Migas.
- Dugaan penguasaan SPBU di tiga daerah ditindaklanjuti.
Palu, Caralain.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak menangani kendala pelayanan BBM bersubsidi, khususnya solar, yang dikeluhkan pelaku angkutan kontainer akibat masalah penggunaan Barcode/QR Code di SPBU. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pemeriksaan QR Code sejak kendaraan masih mengantre hingga penugasan petugas khusus di lapangan untuk mencegah truk menunggu lama tanpa kepastian pengisian.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak menghambat transportasi dan distribusi barang. Penanganan itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah terkait di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulawesi Tengah sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi antrean BBM berkepanjangan seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.
Persoalan yang menjadi perhatian ialah QR Code truk kontainer yang terkadang tidak dapat dipindai ketika kendaraan sudah berada di depan nozzle. Kondisi tersebut berpotensi membuat pengemudi harus kembali menunggu setelah sebelumnya menghabiskan waktu dalam antrean. Untuk mencegah hal itu, Pertamina dan Hiswana Migas Sulawesi Tengah sepakat meningkatkan pelayanan melalui pendampingan petugas khusus serta pemeriksaan QR Code secara mobile terhadap kendaraan yang masih berada dalam antrean.
Pemeriksaan lebih awal ditujukan agar kendala QR Code dapat diketahui sebelum truk mencapai nozzle. Dengan demikian, persoalan teknis dapat segera ditangani tanpa membuat kendaraan menghabiskan waktu lebih lama di titik pengisian.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Anwar Hafid.
Selain pembenahan pelayanan di SPBU, Pemprov Sulawesi Tengah akan menyiapkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memohon diskresi atau kebijakan tertentu ketika terjadi kendala teknis penggunaan Barcode/QR Code yang berada di luar kendali masyarakat. Dalam rapat itu juga dibahas laporan mengenai indikasi sekelompok pihak yang diduga menguasai wilayah SPBU di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar Hafid.
Di sisi lain, Pertamina dan Hiswana Migas diminta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying yang dapat memperparah antrean. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan untuk menjaga distribusi dan pelayanan BBM bersubsidi.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang paling penting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tetap berjalan,” pungkasnya.
