Rp265,7 Miliar Digelontorkan! Kementerian PU Bangun RSUD Poso dengan Skema Multiyears

Berita13 Dilihat
banner 468x60

Intinya Begini

  • Pembangunan RSUD Poso menelan anggaran kontrak Rp265,7 miliar dari APBN melalui skema MYC 2026–2027.

    banner 336x280
  • Proyek dikerjakan CIPAKO PUTRA, KSO, dengan masa pelaksanaan 456 hari kalender dan pemeliharaan 180 hari.

  • Pengawasan konstruksi melibatkan tiga perusahaan konsultan untuk memastikan mutu dan kesesuaian pekerjaan

Poso, Caralain.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan nilai kontrak sebesar Rp265.738.789.697 atau sekitar Rp265,7 miliar. Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2026–2027 untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan dokumen kontrak Nomor HK.02.01/KONT-JK/Gs29.5.1/01/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, pembangunan tersebut dipercayakan kepada kontraktor pelaksana CIPAKO PUTRA, KSO. Penyedia jasa bertanggung jawab melaksanakan seluruh pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, serta standar mutu yang telah ditetapkan.

Pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Poso memiliki masa pelaksanaan selama 456 hari kalender. Jangka waktu tersebut menjadi acuan kontraktor dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan sesuai perencanaan. Sementara itu, masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender sebagai bentuk tanggung jawab penyedia jasa untuk menjaga kualitas dan fungsi bangunan setelah pekerjaan konstruksi selesai.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan tim manajemen konstruksi yang terdiri dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Ikbatek Kosong Empat, KSO. Tim tersebut bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemantauan terhadap proses pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan proyek bersumber dari APBN melalui skema kontrak tahun jamak atau MYC Tahun Anggaran 2026–2027. Skema ini memungkinkan pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara berkesinambungan lintas tahun anggaran dengan tahapan pembangunan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan teknis dan perencanaan proyek.

Dalam pelaksanaannya, kontraktor dituntut memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari kualitas konstruksi, ketepatan waktu penyelesaian, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kepatuhan terhadap spesifikasi teknis serta persyaratan administrasi dalam dokumen kontrak juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi selama pekerjaan berlangsung.

Pembangunan RSUD Kabupaten Poso diharapkan dapat memperkuat ketersediaan fasilitas kesehatan serta meningkatkan kapasitas pelayanan medis bagi masyarakat. Keberadaan rumah sakit yang memadai juga diharapkan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Poso dan wilayah sekitarnya di Sulawesi Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *