Intinya Begini
– Anwar Hafid tegaskan istri birokrat berperan mendukung suami berintegritas dan berprestasi.
– Birokrasi harus beralih dari paradigma penguasa menjadi pelayan rakyat yang proaktif melayani masyarakat.
– Pengisian jabatan wajib berdasarkan kemampuan, integritas, dan prestasi, bukan kedekatan politik atau hubungan pribadi.
Morowali, Caralain.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menekankan pentingnya peran istri dalam mendukung suami menjadi birokrat yang berintegritas, berorientasi pada pelayanan publik, dan mengedepankan prestasi dalam karier. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Forum Komunikasi (Forkom) III Dharma Wanita Persatuan (DWP) se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan yang mengangkat tema penguatan personal branding DWP untuk mewujudkan perempuan yang berintegritas, berdaya dan berkarakter menuju Sulawesi Tengah Namboso itu, Anwar mengajak anggota DWP memahami peran strategis mereka dalam membangun kualitas birokrasi.
Menurutnya, DWP tidak sekadar menjadi wadah berkumpul, tetapi juga dapat berkontribusi melalui dukungan keluarga dan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial,” tegasnya.
Anwar menegaskan, perubahan birokrasi harus dimulai dari pergeseran paradigma, dari penguasa menjadi pelayan rakyat. Ia menilai, aparatur yang berorientasi pada pelayanan harus proaktif menemui masyarakat, bukan sekadar menunggu warga datang ke kantor pemerintahan.
“Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan kebiasaannya menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh sebagai bentuk komitmen bahwa pelayanan publik tidak semata-mata dibatasi jam kantor.
Di hadapan anggota DWP, Anwar turut meminta para istri birokrat mendukung suami ketika menjalankan tugas di lapangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan, dengan mengutamakan kemampuan, integritas, karya, dan prestasi, bukan kedekatan politik maupun hubungan pribadi.
“Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan penguatan personal branding relevan dengan tantangan perempuan saat ini. Menurutnya, personal branding bukan sekadar penampilan di ruang publik, melainkan cerminan nilai, karakter, kompetensi, sikap, dan konsistensi dalam menjalankan peran.
Ia mendorong anggota DWP memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan karya, membangun jejaring, dan menyebarkan pesan positif.
“Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.
Sry Nirwanti menegaskan, perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga subjek sekaligus kekuatan penting dalam pembangunan daerah. Ia berharap Forkom III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat kontribusi perempuan, meningkatkan kualitas keluarga, serta mendorong terbentuknya birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan Namboso.











