PT Medal Jaya Purnama Layangkan Somasi Kedua ke KAK Sulteng soal Proyek RS Untad

Home34 Dilihat
banner 468x60

Intinya Begini

– PT Medal Jaya Purnama melayangkan somasi kedua kepada KAK Sulteng terkait laporan kondisi hasil rehabilitasi dan renovasi RS Pendidikan Universitas Tadulako (Untad).

– Perusahaan membantah dugaan masalah pekerjaan konstruksi dan menyatakan proyek telah diperiksa serta diserahterimakan sesuai prosedur. Klaim tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen dan pihak terkait.

banner 336x280

– PT Medal Jaya Purnama memberi tenggat 5 x 24 jam kepada Ketua KAK Sulteng untuk mencabut laporan dan menyampaikan permohonan maaf, dengan ancaman laporan polisi serta gugatan perdata jika tuntutan tidak dipenuhi.

Palu, Caralain.id – PT Medal Jaya Purnama kembali melayangkan somasi kepada Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah, Marwan, terkait laporan khusus mengenai kondisi hasil pekerjaan rehabilitasi dan renovasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tadulako (Untad).

Somasi bernomor 4/7.ADV.E/X/2026 tertanggal 10 Oktober 2026 itu berisi bantahan perusahaan terhadap laporan KAK bernomor 31/KAK-ST/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, perusahaan meminta KAK mencabut laporannya dan menyampaikan permohonan maaf terbuka dalam waktu 5 x 24 jam sejak somasi diterima.

Enday Dasuki, S.IP., S.H., M.H., selaku Komisaris PT Medal Jaya Purnama dan penasihat hukum, menyatakan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi RS Pendidikan Untad telah diselesaikan sesuai lingkup kontrak. Ia menyebut pekerjaan tersebut telah melalui pemeriksaan, pengukuran bersama, serta proses serah terima.

Dalam somasi itu, perusahaan menyatakan pekerjaan telah melalui pemeriksaan konsultan manajemen konstruksi, direksi teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan aparat pengawas pemerintah. Enday juga menyebut serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) berlangsung pada 14 Maret 2025 dan serah terima akhir atau Final Hand Over (FHO) pada 9 September 2025.

Terkait dokumentasi kondisi fisik bangunan yang dipersoalkan KAK, Enday membantah bahwa seluruh temuan foto dapat langsung dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi. Menurut dia, sejumlah pekerjaan yang disorot, termasuk penataan halaman, penyelesaian interior, dan beberapa fasilitas utilitas, tidak termasuk dalam lingkup kontrak yang dikerjakan perusahaannya atau dialokasikan pada paket anggaran berbeda.

Perusahaan juga menyoroti foto keretakan pada dinding dan lantai yang disebut berada di area sambungan dilatasi bangunan. Enday berpendapat, sambungan tersebut merupakan bagian dari desain struktur untuk mengakomodasi pergerakan bangunan. Ia mengaitkan kondisi itu dengan gempa bumi yang disebut terjadi pada 16 Juni 2026, setelah pekerjaan diserahterimakan.

Namun, penyebab keretakan dan keamanan struktur bangunan tetap memerlukan pemeriksaan teknis yang independen. Klaim perusahaan mengenai penyelesaian pekerjaan, lingkup kontrak, serta kondisi bangunan perlu dibandingkan dengan dokumen kontrak, hasil pemeriksaan lapangan, dan keterangan pihak berwenang.

Dalam surat yang sama, Enday turut menilai laporan KAK berpotensi mengganggu reputasi dan kepentingan bisnis perusahaan. Ia mempersoalkan permintaan KAK agar pengalaman kerja penyedia pada proyek RS Pendidikan Untad tidak diakui, termasuk kaitannya dengan paket pembangunan RSUD Poso.

Somasi tersebut juga memuat tuduhan dari pihak perusahaan mengenai dugaan motif transaksional, intimidasi proyek, hingga pemerasan. Enday menyatakan pihaknya memiliki informasi dan bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan tersebut.

Atas dasar itu, PT Medal Jaya Purnama meminta Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAK) Sulawesi Tengah untuk segera mencabut surat laporan KAK dan mengirimkan pembatalan tertulis kepada seluruh instansi penerima tembusan. Perusahaan juga menuntut permohonan maaf terbuka melalui media cetak dan media siber di tingkat nasional maupun lokal.

Jika tuntutan tidak dipenuhi dalam tenggat 5 x 24 jam sejak somasi diterima, Enday menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Tengah. Pihaknya juga mengancam mengajukan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum, termasuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *