Poin Utama
- Harga TBS sawit petani anjlok drastis dan dinilai tidak wajar.
- Empat organisasi petani sawit menggelar pertemuan darurat di Jakarta.
- Penurunan harga TBS lebih besar dibanding turunnya harga CPO.
- Petani diperkirakan rugi hingga Rp8 juta per 10 ton panen TBS.
- Petani mengusulkan satu harga TBS nasional untuk mencegah dugaan permainan harga.
- Ekspor CPO juga didorong wajib melalui bursa komoditas agar lebih transparan.
Jakarta, Caralain.id – Di tengah langkah strategis Presiden Prabowo Subianto membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional, para petani sawit justru menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Kondisi ini memicu reaksi cepat dari empat organisasi besar petani sawit nasional yang menggelar pertemuan darurat di Jakarta guna merumuskan langkah konkret untuk disampaikan kepada pemerintah.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, menilai penurunan harga TBS saat ini tidak wajar dan diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
“Kalau harga Crude Palm Oil (CPO) turun Rp1.000, biasanya harga TBS petani hanya terkoreksi sekitar Rp300. Tapi sekarang, harga CPO hanya turun Rp450 sampai Rp600, sementara harga TBS petani malah anjlok sampai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Ini jelas keterlaluan dan tidak wajar,” ujar Gulat dalam pertemuan yang turut dihadiri pimpinan ASPEKPIR, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dan Sawitku Masa Depanku (Samade).
Kerugian Petani Capai Jutaan Rupiah
Penurunan harga TBS tersebut dinilai berdampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sentra perkebunan sawit. Menurut Gulat, petani mengalami kerugian signifikan setiap kali panen.
Ia mengungkapkan, untuk setiap 10 ton TBS yang dipanen, petani dapat mengalami kerugian hingga Rp8 juta akibat penurunan harga yang terjadi saat ini.
“Uang sebesar itu sebenarnya sudah bisa digunakan untuk membeli 14 sak pupuk urea non-subsidi. Dampak penurunan ini sangat memukul dapur petani,” katanya.
Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial dan mengganggu stabilitas keamanan di sejumlah daerah penghasil sawit apabila tidak segera diatasi pemerintah.
Usulan Satu Harga TBS Nasional
Sebagai solusi, organisasi petani sawit mengusulkan penerapan satu harga rujukan TBS secara nasional guna memutus rantai dugaan manipulasi harga di tingkat daerah.
Dalam usulan tersebut, sistem harga rujukan lokal akan dihapus, termasuk pembubaran Tim Penetapan Harga TBS di tingkat provinsi. Nantinya, kebijakan harga hanya dibedakan dalam dua kategori, yakni untuk petani plasma dan petani swadaya.
Para petani juga meminta PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berfokus sebagai regulator, pengawas, dan satuan tugas ekspor CPO, bukan terlibat dalam teknis operasional perdagangan.
Menurut mereka, langkah tersebut sejalan dengan semangat reformasi tata kelola ekspor yang tengah didorong pemerintah pusat.
Dorong Ekspor CPO Lewat Bursa Komoditas
Selain persoalan harga di tingkat kebun, koalisi petani sawit turut merekomendasikan agar seluruh transaksi ekspor CPO dan produk turunannya diwajibkan melalui bursa komoditas nasional yang dinilai lebih transparan.
Kebijakan wajib bursa itu diyakini dapat menekan dugaan manipulasi data ekspor serta memperkecil celah permainan harga.
“Mandatori jual-beli CPO lewat bursa komoditi akan membuat semua pihak diuntungkan. Negara akan menerima pemasukan yang berlipat ganda, dan celah kecurangan bisa ditekan seminimal mungkin,” tegas Gulat.
Para petani juga berharap kebijakan PT DSI ke depan dapat bersinergi dengan program hilirisasi sawit rakyat dan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor sawit yang berada di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Menutup pernyataannya, Gulat mengimbau jutaan petani sawit di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang di media sosial. Ia optimistis pemerintah akan mendengar aspirasi petani demi menjaga kesejahteraan rakyat sekaligus mengamankan devisa negara dari sektor sawit.
