Poin Utama
- GAPKI menilai percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih terhambat di lapangan.
- Kendala utama meliputi kompleksitas persyaratan administrasi dan teknis pengajuan dana.
- Proses data spasial seperti titik koordinat dan foto udara dinilai sulit dan mahal, terutama di daerah.
- Validasi data petani sering memakan waktu lama akibat masalah administrasi.
- Tata kelola sektor sawit melibatkan banyak kementerian/lembaga sehingga membutuhkan koordinasi lebih terintegrasi.
- Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dinilai lebih efektif dibanding mekanisme saat ini karena mampu memperkuat sinergi petani–perusahaan.
Jakarta, Caralain.id – Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih jauh dari harapan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI menilai sejumlah hambatan teknis dan administratif di lapangan membuat realisasi program nasional tersebut berjalan lambat.
Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit GAPKI, Muhammad Iqbal, menyebut kompleksitas persyaratan pengajuan dana serta lemahnya pola kemitraan menjadi dua faktor utama yang menghambat percepatan PSR.
Menurutnya, tata kelola industri sawit di Indonesia tidak berdiri pada satu institusi saja, melainkan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kondisi ini membutuhkan koordinasi yang lebih terintegrasi agar program dapat berjalan efektif.
“Saat ini terdapat banyak kementerian/lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sektor sawit,” ujar Iqbal dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Iqbal menilai, model Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang pernah diterapkan sebelumnya justru menjadi contoh paling efektif dalam membangun industri sawit nasional karena mampu menciptakan hubungan saling menguatkan antara perusahaan dan petani.
Namun, ia mengakui tantangan teknis dalam pengajuan dana PSR saat ini masih cukup berat. Persyaratan administrasi dan data spasial menjadi kendala utama di lapangan.
“Untuk mengakses dana PSR itu berat sekali. Misalnya titik koordinat harus akurat, perlu foto udara, sementara di daerah aksesnya sulit dan biayanya mahal. Itu tidak dibiayai BPDP,” katanya.
Selain itu, proses validasi data petani juga kerap memakan waktu panjang. Berbagai persoalan seperti perubahan kepemilikan lahan, pemilik yang telah meninggal dunia, hingga ketidaksesuaian data kependudukan sering memperlambat pencairan dana.
Iqbal menegaskan, seluruh proses pengumpulan dokumen hingga pencairan bantuan membutuhkan ketelitian tinggi untuk memastikan legalitas dan validitas penerima program.
Di sisi lain, tantangan tidak hanya datang dari sisi administrasi, tetapi juga dari kondisi ekonomi petani. Masa tanaman belum menghasilkan (TBM) yang bisa mencapai sekitar empat tahun membuat banyak petani enggan melakukan peremajaan karena kehilangan sumber pendapatan utama.
“Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM,” ujarnya.
Menurut Iqbal, penguatan pola kemitraan dengan perusahaan menjadi salah satu solusi penting untuk menjembatani kesenjangan ekonomi petani selama masa replanting. Dalam skema tersebut, perusahaan dapat membantu akses pembiayaan perbankan untuk menopang kebutuhan hidup petani.
Ia menegaskan bahwa penguatan kemitraan antara perusahaan dan petani perlu terus didorong agar percepatan PSR tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi produktivitas sawit nasional.
