Palu, Caralain.id – Upaya pengendalian banjir di wilayah Kota Palu kembali menjadi sorotan publik. Tiga aliran sungai utama Hilir Sungai Palu, Sungai Ngia, dan Sungai Kawatuna serta sistem DAS Vatutela di kawasan Tondo, disebut-sebut sebagai titik krusial dalam program pengendalian banjir dan sedimentasi yang dibiayai melalui skema kerja sama internasional.
Namun di balik narasi besar mitigasi bencana, rangkaian proyek yang terus berulang (repeated) di lokasi yang sama memunculkan sejumlah pertanyaan: mulai dari efektivitas desain, ketahanan infrastruktur, hingga dugaan adanya pola pekerjaan berulang yang dinilai sebagian pihak tidak efisien secara anggaran.
Sungai Vatutela Tondo: Titik Kritis yang Tak Pernah Selesai
Sungai Vatutela di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, mengalir dari kawasan perbukitan Tondo dan bermuara ke Teluk Palu. Aliran ini melewati area permukiman, termasuk kawasan hunian tetap (Huntap) Tondo, sebelum mencapai wilayah pesisir.
Secara hidrologis, DAS ini dikenal membawa sedimen tinggi saat hujan ekstrem, sehingga kerap menjadi fokus proyek pengendalian banjir.
Pada 2023, kawasan ini masuk dalam paket pekerjaan Consolidation Dam dan Revetment Sungai Vatutela Tondo, bagian dari program Flood and Sediment Disaster Countermeasures in Relocation Areas in Tondo and Duyu, yang berada di bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS) dan bersumber dari pinjaman Japan International Cooperation Agency melalui skema Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL), dengan nilai mencapai sekitar Rp150 miliar.
Komponen pekerjaan meliputi:
- Groundsill (pengendali elevasi dasar sungai),
- Revetment (pengaman tebing sungai),
- Normalisasi alur sungai,
- Serta pengendalian sedimentasi.
Kerusakan Dini: Revetment Retak dan Ambrol
Memasuki awal 2025, sejumlah bagian revetment di Sungai Vatutela mengalami kerusakan setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada 7 Juli 2025. Warga Palu, pengamat konstruksi dan pengamat kebencanaan pengendali banjir waktu itu sempat mengomentari kualitas pekerjaan yang “katanya” sesuai spesifikasi teknis walaupun kondisinya berbeda dengan realisasi di lapangan. Dinding penahan mengalami retakan vertikal dan sebagian struktur terlepas akibat hantaman arus banjir.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai daya tahan konstruksi, mengingat sebagian pekerjaan disebut baru saja memasuki tahap akhir dan bahkan masih dalam masa serah terima awal Provisional Hand Over (PHO) pada Maret 2025.
Sejumlah pihak kala itu menilai kejadian tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait:
- Kesesuaian desain terhadap kondisi hidrologi ekstrem,
- Kualitas material dan pelaksanaan,
- Serta pengawasan teknis di lapangan.
Proyek Berulang di Lokasi yang Sama
Menariknya, pada tahun berjalan kembali muncul proyek baru bertajuk pembangunan pengendali banjir Sungai Vatutela Kota Palu dan Sungai Paneki Kabupaten Sigi, dengan metode pekerjaan serupa, termasuk pemasangan batu boulder di sisi barat alur sungai.
Di titik yang sama, warga menyebut telah dilakukan pekerjaan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan di ruang publik:
- Apakah ini bagian dari tahapan lanjutan penguatan struktur?
- Ataukah terjadi pengulangan pekerjaan di lokasi yang belum sepenuhnya efektif?
Di lapangan, sebagian masyarakat justru mempertanyakan pola proyek yang berulang di titik yang sama dan menimbulkan kesan “proyek tanpa akhir”, terutama jika tidak diiringi evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan sebelumnya.
Kemunculan kembali proyek dengan pola pekerjaan serupa memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan masyarakat terkait efektivitas metode yang digunakan. Selain itu, penggunaan batu boulder pada sisi barat sungai dianggap perlu dikaji secara teknis dan lingkungan agar benar-benar mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir.
Saat ini proyek tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Parigi–Poso dan WS. Kaluku–Karama Provinsi Sulawesi Tengah.
Proyek yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2026 ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp12.163.660.701,00 dan dikerjakan oleh PT Datu Karsa Trimulti dengan konsultan pengawas PT Total Prakasa Utama. Adapun waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 150 hari kalender.
Nilai proyek yang mencapai belasan milyar ini juga menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi pelaksanaan, mutu pekerjaan, serta pengawasan penggunaan anggaran negara.
Senior Geotechnical Engineer Universitas Tadulako, Dr. Ir. Sukiman Nurdin, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari sisi perencanaan teknis. Ia menyoroti adanya indikasi pengulangan pekerjaan yang seharusnya tidak terjadi apabila studi awal dilakukan secara komprehensif dan berbasis data lengkap.
“Seharusnya kalau analisis teknis dan studi awal sudah komprehensif, tidak terjadi pengulangan pekerjaan seperti ini. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak tepat dalam perencanaan awal,” ujarnya, Senin(1/6/2026).
Ia menegaskan bahwa perencanaan infrastruktur pengendali banjir harus dilakukan secara presisi sejak tahap awal, karena kesalahan desain dapat berdampak langsung pada risiko banjir yang membahayakan masyarakat.
“Perencanaan harus tepat. Kalau salah dari awal, saat banjir datang bisa berbahaya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perbedaan mendasar antara pekerjaan peningkatan dan pembongkaran atau penggantian desain proyek. Menurutnya, apabila dilakukan peningkatan berarti memperkuat struktur yang sudah ada, sementara jika memang benar ada pengulangan pekerjaan dengan metode serupa atau pembangunan ulang dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan awal.
“Kalau peningkatan itu masih wajar karena ada penguatan struktur. Tapi kalau misalnya benar ada yang dibongkar atau dibuat ulang dengan proyek baru, itu bisa berarti perencanaan awal tidak tepat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pola pekerjaan yang berulang dapat berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak didasarkan pada evaluasi teknis yang benar, bahkan bisa menjadi temuan dalam audit proyek.
“Kalaupun benar adanya, ini bisa menjadi total loss kalau tidak tepat. Kalau ketahuan, itu bisa jadi temuan. Ada apa dengan proyek ini?” pungkasnya.
Sejumlah warga Kelurahan Tondo mulai mempertanyakan pola pekerjaan proyek pengendali banjir di Sungai Vatutela yang dinilai terus berulang pada titik yang sama.
Salah seorang warga Tondo, Asmaun, mengaku melihat adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek di sisi barat jembatan Sungai Vatutela. Menurutnya, sebelum proyek dikerjakan oleh PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS), lokasi tersebut sebelumnya telah dipasangi konstruksi bronjong sebagai pengaman tebing sungai.
Namun, saat proyek pengendalian banjir mulai berjalan di bawah PT SMS, struktur bronjong lama justru dibongkar. Kini, setelah proyek baru kembali berjalan pada tahun anggaran 2026, sebagian pekerjaan di lokasi yang sama disebut kembali mengalami pembongkaran.
“Setahu saya di sisi barat jembatan itu pernah ada proyek bronjong. Tapi pas masuk PT SMS justru dibongkar lagi dan sekarang kembali dibongkar. Ini sebenarnya proyek apa?” ujar Asmaun kepada media ini,Senin(1/6/2026).
Sejumlah warga berharap proyek tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik semata, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar dan keberlanjutan fungsi sungai.
Di lokasi terlihat pekerjaan dilakukan melalui penguatan struktur tebing sungai menggunakan material batu boulder yang dipasang pada titik-titik rawan erosi. Metode ini bertujuan menahan gerusan air sekaligus memperkuat alur sungai agar tidak meluas ke permukiman warga.
Namun begitu, masyarakat meminta agar pihak pengawas dan instansi terkait melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas material, volume pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. ( Jack)
Hilir Sungai Palu, Ngia, dan Kawatuna: Sistem Terintegrasi yang Rentan
Selain Vatutela, tiga sistem sungai lain di Kota Palu juga menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir terpadu:
- Hilir Sungai Palu: kawasan yang sangat dipengaruhi pasang surut Teluk Palu dan sedimentasi besar.
- Sungai Ngia: berperan dalam aliran dari kawasan perbukitan menuju pemukiman.
- Sungai Kawatuna: dikenal dengan potensi banjir bandang dari daerah hulu.
Ketiganya masuk dalam kerangka besar pengendalian banjir pascabencana 2018, yang menuntut rekonstruksi infrastruktur secara masif.
Namun efektivitas jangka panjang proyek-proyek tersebut masih menjadi bahan diskusi di warung kopi terutama terkait konsistensi hasil di lapangan dan perubahan morfologi sungai akibat sedimentasi tinggi.
Sorotan Publik: Antara Kebutuhan dan Transparansi
Sejumlah pengamat kebencanaan menilai bahwa proyek pengendali banjir memang merupakan kebutuhan vital di Palu dan sekitarnya. Namun, transparansi perencanaan, audit kualitas, serta evaluasi pasca-konstruksi menjadi kunci agar proyek tidak sekadar berulang tanpa dampak signifikan.
Di sisi lain, muncul pula desakan agar:
- Audit teknis independen dilakukan terhadap struktur yang mengalami kerusakan dini,
- Perencanaan berbasis DAS diperkuat,
- Serta keterbukaan data proyek ditingkatkan kepada publik.
Walaupunsampai saat ini belum ada laporan yang mencuat terkait adanya penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut. Namun rangkaian kejadian di lapangan beberapa waktu lalu, mulai dari kerusakan dini hingga proyek berulang di lokasi yang sama menjadi alasan mengapa isu ini terus mendapat perhatian publik.
Dalam konteks pengurangan risiko bencana, tantangan terbesar bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan perlindungan yang berkelanjutan bagi masyarakat di bantaran sungai.
