Palu, Caralain.id – Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, merespons pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terkait rencana legalisasi tambang emas di Kabupaten Parigi Moutong. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif karena memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.
Sebelumnya wacana legalisasi tambang emas disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat meresmikan rumah produksi durian di Kecamatan Parigi Selatan pada Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menyebut legalisasi dilakukan agar aktivitas pertambangan dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekaligus lebih mudah diawasi oleh pemerintah.
“Di Parimo ini ada emas. Insyaallah emas ini akan saya legalkan supaya masyarakat memiliki mata pencaharian, dan lingkungannya bisa kita atur,” ujar Gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut.
Gubernur Sulteng juga menegaskan bahwa selama tambang masih berstatus ilegal, pemerintah akan kesulitan melakukan pengaturan dan pengawasan.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Rahim menilai pernyataan Anwar Hafid seolah menunjukkan adanya kesulitan pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal di wilayah tersebut. Ia pun mengingatkan agar kondisi ini tidak dibiarkan tanpa penelusuran lebih lanjut.
“Kalau memang pemerintah sulit masuk untuk menertibkan tambang, maka patut dicurigai ada pihak-pihak tertentu di balik aktivitas tersebut,” jelas Ahmad Rahim, Jumat (3/4/2026).
Ia juga menyoroti bahwa aktivitas pertambangan, khususnya tanpa izin (PETI), memiliki risiko besar seperti pencemaran lingkungan, potensi banjir, serta kecelakaan kerja yang tidak dijamin secara hukum.
“Praktik ilegal minning tidak memberikan perlindungan kepada pekerja dan tidak menjamin reklamasi maupun rehabilitasi pasca tambang,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, ketua HMI MPO Cabang Palu itu mengakui bahwa legalisasi tambang dapat menjadi langkah konkret dalam upaya penertiban, selama didukung dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat.
“Legalisasi bisa menjadi solusi, asalkan memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjamin kepastian hukum serta pengawasan yang efektif,” katanya.
Legalisasi pertambangan yang dilakukan secara terstruktur dan diawasi dengan baik dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain seperti peningkatan pendapatan daerah dan negara melalui pajak, royalti, dan retribusi resmi. Selain itu pembukaan lapangan kerja formal bagi masyarakat lokal dengan standar keselamatan kerja lebih terjamin, serta pengelolaan lingkungan yang lebih terkontrol, dan kewajiban reklamasi dan pengolahan limbah.
Untuk itu, pengurangan aktivitas tambang ilegal (PETI) yang selama ini sulit diawasi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah tambang.
