Intinya Begini
- Warga Touna dan Morowali soroti dampak proyek energi dan industri terhadap ruang hidup, lingkungan, serta sumber penghidupan.
- Rencana PLTA Bongka dikhawatirkan berdampak pada permukiman dan mata pencaharian warga di sejumlah desa di Kecamatan Ulubongka.
- Warga Morowali khawatir terhadap keberlanjutan sumber air, terutama rencana pengambilan air Sungai Karopa untuk kebutuhan industri.
- WALHI Sulteng mendorong keadilan ekologis melalui penguatan data, advokasi kebijakan, keberatan administratif, hingga langkah hukum.
Palu, Caralain.id – Warga dari Tojo Una-Una dan Morowali menyuarakan kekhawatiran terhadap sejumlah proyek pembangunan yang dinilai berpotensi memengaruhi ruang hidup, lingkungan, dan sumber penghidupan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers memperingati Hari Keadilan Ekologis yang digelar WALHI Sulawesi Tengah dengan tema Cerita Tapak untuk Keadilan Ekologis, Senin (21/9/2026).
Di Tojo Una-Una, kekhawatiran warga terutama berkaitan dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bongka. Masyarakat mempertanyakan potensi dampak pembangunan terhadap permukiman, perkebunan, tanaman tahunan, serta sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga.
Perwakilan masyarakat Tojo Una-Una, Ramli, mengatakan sekitar 10 desa di Kecamatan Ulubongka berpotensi terdampak pembangunan PLTA. Warga khawatir pembangunan bendungan dapat menggenangi permukiman karena sebagian wilayah desa berada di kawasan rendah, sekaligus mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil perikanan, termasuk ikan kecil atau nike.
“Kalau masyarakat di wilayah kami direlokasi, tentu harus memulai hidup baru dan kembali beradaptasi dengan sumber pencaharian,” ujar Ramli.
Ramli juga menyebut Desa Kasiala sebagai salah satu wilayah yang berpotensi terdampak. Selain persoalan permukiman dan mata pencaharian, warga turut menyoroti rencana masuknya sejumlah perusahaan setelah PLTA beroperasi, termasuk penggunaan sekitar 2.000 hektare lahan untuk pembangunan kandang modern.
Sementara di Kabupaten Morowali, justru kekhawatiran warga muncul seiring perkembangan kawasan industri di sekitar Desa Ambunu dan Tondo, khususnya terkait kondisi lingkungan dan keberlanjutan sumber air. Warga menyebut kualitas sungai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari mengalami perubahan, sementara rencana pengambilan air dari Sungai Karopa dikhawatirkan mengganggu kebutuhan irigasi persawahan.
Perwakilan masyarakat lingkar PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP), Akram, mengatakan Sungai Karopa selama ini menjadi sumber pengairan lahan pertanian sehingga kebutuhan air untuk persawahan perlu tetap diperhatikan.
“Selam ini petani di wilayah itu berjuang agar air tidak diambil perusahaan, karena sungai itu selama ini digunakan untuk mengairi sawah,” ujar Akram.
Menanggapi keluhan tersebut, Manajer Advokasi dan Litigasi Lingkungan WALHI Sulawesi Tengah, Hilman, menilai persoalan di sejumlah wilayah tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap dampak ekologis dari ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Tengah.
Hilman menegaskan WALHI akan melakukan advokasi jangka panjang melalui penguatan data lapangan, analisis kritis, keberatan administratif, hingga gugatan hukum.













