Pemprov Sulteng Tegaskan RAPBD 2027 Harus Berorientasi Hasil

Home24 Dilihat
banner 468x60

Intinya Begini

. RAPBD 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat masyarakat.

• Pemprov Sulteng akan memperkuat pendapatan daerah dan menyesuaikan anggaran dengan kemampuan fiskal.

banner 336x280

• Belanja diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, sektor unggulan, dan penanggulangan kemiskinan.

• Pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

 

Palu, Caralain.id  – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 agar berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026).

Reny menegaskan setiap program dan kegiatan dalam RAPBD 2027 harus memiliki output dan outcome yang jelas, terukur, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Reny.

Dalam penyusunan RAPBD 2027, pemerintah daerah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah juga menjadi pertimbangan sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan anggaran.

Dari sisi pendapatan, Pemprov Sulteng akan berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan sumber pendapatan secara optimal sesuai ketentuan. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya akan dikelola secara cermat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pada sisi belanja, anggaran diarahkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan, termasuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Prioritas tersebut mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif, objektif, transparan, dan sesuai jadwal.

“Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjut Reny.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, didampingi unsur pimpinan DPRD, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *