Intinya Begini
- DPRD Morowali Utara menggelar rapat Banggar bersama TAPD dan eksekutif membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
- Rapat dipimpin Ketua DPRD Morut Warda Dg. Mamala bersama unsur pimpinan dan anggota Banggar.
- Sekda dan sejumlah pimpinan OPD hadir untuk membahas penyesuaian program dan anggaran daerah.
- DPRD meminta Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mengikuti pembahasan Banggar bersama DPRD.
- Pembahasan APBD Perubahan menjadi tahapan penting untuk menyesuaikan program dan anggaran dengan kebutuhan daerah serta ketentuan yang berlaku.
- Legislatif dan eksekutif memperkuat koordinasi dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2026.
Morowali Utara, Caralain.id – DPRD Kabupaten Morowali Utara menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pihak eksekutif untuk membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026). Rapat berlangsung mulai pukul 10.00 WITA di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Morowali Utara.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Morowali Utara Warda Dg. Mamala, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. Megawati Ambo Asa, S.I.P., M.H., dan Wakil Ketua II H. Ambo Mai, serta dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD Morowali Utara. Pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam menyesuaikan program dan anggaran daerah dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri Sekretaris Daerah Morowali Utara Ir. Musda Guntur, M.M., serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara Ir. Agung Satria Ponga, S.T., M.M. Kehadiran unsur eksekutif diperlukan untuk memberikan penjelasan dan pembahasan teknis terkait penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
DPRD Morowali Utara sebelumnya meminta Bupati menugaskan sejumlah pejabat untuk menghadiri rapat Banggar. Pejabat tersebut meliputi Sekda, Asisten III Setda, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Organisasi, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Morowali Utara.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 selanjutnya menjadi ruang koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan penyesuaian program serta anggaran daerah dilakukan secara terarah. Rapat Banggar dan TAPD tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses penyusunan perubahan APBD sesuai kebutuhan pembangunan dan ketentuan yang berlaku.













