Intinya Begini
-
Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi Perkuat Penindakan Pembalakan Liar dan Peredaran Kayu Ilegal di Sulawesi Tengah.
-
Sejumlah Kasus Kayu Ilegal di Donggala dan Morowali Utara Tuntas Berkas hingga P-21.
-
Koordinasi dengan Media Diperkuat untuk Mengawal Penegakan Hukum dan Membongkar Jaringan Mafia Kayu.
Palu, Caralain.id –Aktivitas pembalakan liar atau illegal logging diduga masih menjadi ancaman bagi kelestarian kawasan hutan di Kabupaten Buol dan Tolitoli. Meski penindakan terhadap peredaran kayu ilegal terus dilakukan, dugaan masih beroperasinya sejumlah pelaku secara sembunyi-sembunyi menjadi tantangan bagi pengawasan dan penegakan hukum kehutanan di wilayah tersebut.
Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi menegaskan komitmennya dalam menindak aktivitas ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian hutan. Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan bahwa setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dokumen resmi.
“Komitmen kami dalam menindak tegas praktik ilegal yang merugikan negara dan mengancam kelestarian hutan. Setiap pengangkutan kayu wajib dilengkapi dokumen resmi, tanpa itu jelas melanggar hukum. Kami tidak akan ragu menindak siapapun yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang merusak hutan,” tegas Ali Bahri kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Penanganan kasus pengangkutan kayu ilegal di jalur Trans Palu–Tolitoli menjadi salah satu gambaran upaya penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan kehutanan di Sulawesi Tengah. Berkas perkara kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 pada 19 Januari 2026. Selain itu, kasus kayu lintas provinsi yang diduga menggunakan dokumen palsu di Morowali Utara juga dinyatakan P-21 pada Mei 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran kayu harus terus diperkuat, termasuk untuk menelusuri asal-usul kayu dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusinya.
Dugaan berlanjutnya aktivitas illegal logging secara tersembunyi perlu menjadi perhatian serius karena kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada berkurangnya tutupan vegetasi, tetapi juga berpotensi mengganggu daerah tangkapan air dan keseimbangan ekosistem. Kawasan Suaka Margasatwa Pinjan Tanjung Matop yang disebut rentan terhadap perambahan juga membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Karena itu, pemantauan lapangan, pemeriksaan dokumen angkutan kayu, serta pelibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang melanggar hukum.
Penegakan hukum juga diharapkan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi mampu mengungkap pihak-pihak lain yang terbukti terlibat, termasuk pemodal dan pengendali jaringan. Koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi kehutanan, pemerintah daerah, dan media massa diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti. Dengan demikian, upaya pemberantasan pembalakan liar di Buol dan Tolitoli dapat berjalan lebih efektif dan tidak hanya berfokus pada penindakan setelah kerusakan terjadi.
Meski demikian, dugaan bahwa aktivitas illegal logging masih berlangsung hingga saat ini perlu diverifikasi melalui temuan lapangan, laporan masyarakat, atau keterangan resmi aparat berwenang. Informasi mengenai lokasi aktivitas, pola pengangkutan, asal kayu, serta pihak yang diduga terlibat perlu ditelusuri agar penindakan berlangsung tepat sasaran dan tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar. Pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang transparan menjadi kunci untuk menutup ruang bagi praktik pembalakan liar sekaligus menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Buol dan Tolitoli.













