Benarkah Berani Sehat Kurangi Anggaran RSUD Undata? Dinkes Sulteng Beri Penegasan

Berita11 Dilihat
banner 468x60

Intinya Begini

  • Program Berani Sehat tidak menggunakan anggaran operasional RSUD Undata untuk membayar klaim pasien JKN.

    banner 336x280
  • APBD digunakan untuk membayar iuran kepesertaan JKN masyarakat, sedangkan klaim layanan kesehatan dibayarkan BPJS Kesehatan.

  • Peningkatan kunjungan pasien harus diimbangi penguatan manajemen, kapasitas layanan, dan sumber daya rumah sakit.

Palu, Caralain.id – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan Program Berani Sehat tidak menggunakan maupun mengurangi anggaran operasional RSUD Undata Palu untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembiayaan klaim pelayanan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang diterbitkan pada 12 November 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pembiayaan antara iuran kepesertaan JKN dan klaim pelayanan kesehatan. Menurutnya, pemerintah provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membiayai iuran kepesertaan masyarakat yang didaftarkan dalam Program Berani Sehat, sedangkan pembayaran klaim pelayanan pasien dilakukan BPJS Kesehatan berdasarkan ketentuan, termasuk tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).

“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.

Ia menambahkan, pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi. Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, serta kelompok rentan secara ekonomi, termasuk peserta JKN mandiri yang tidak lagi mampu membayar iuran secara mandiri.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN aktif sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala keterbatasan ekonomi. Dinas Kesehatan juga menilai integrasi kepesertaan JKN memberikan kepastian penjaminan pembiayaan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata Palu.

Terkait meningkatnya kunjungan pasien seiring pelaksanaan Program Berani Sehat, Dinas Kesehatan menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan kebutuhan layanan itu perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar mutu pelayanan tetap terjaga.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga mengapresiasi perhatian media dan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengawasan publik dinilai penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan. Namun, setiap informasi mengenai Program Berani Sehat diharapkan disampaikan dengan mengacu pada mekanisme pembiayaan serta regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Melalui klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat merupakan upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Pemerintah berharap program ini dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan sekaligus menjaga kepastian pembiayaan melalui sistem JKN dan keberlangsungan pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata Palu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *